Audensi Bersama Yayasan Bina Dharma Pratama Pontianak

SMK Kesehatan Bina Dharma Pontianak, Sabtu 19 Desember 2020

NGObrol Penuh Inspirasi seputar RMIK

@ Zoom dan Youtube Channel, Sabtu 24 Oktober 2020

NGObrol Penuh Inspirasi seputar RMIK

@ Zoom dan Youtube Channel, Sabtu 19 September 2020

05/04/21

Ikuti Seminar Online "Peran PMIK dan Aspek Hukum Terkini dalam Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME)", Minggu 11 April 2021

Rumah sakit mempunyai kewajiban menyelenggarakan rekam medis, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 29. Dalam Permenkes RI Nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis pasal 2 ayat (1) rekam medis harus dibuat secara tertulis lengkap dan jelas atau secara elektronik, ayat (2) penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan sendiri. Secara tersirat berdasarkan Permenkes RI nomor 269 tahun 2008 pasal 2 ayat (2) tersebut memberikan ijin kepada sarana pelayanan kesehatan membuat Rekam Medis Elektronik (RME). 

Adanya Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) membantu dalam penyelenggaraan RME, seperti dalam Permenkes RI Nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis pasal 13 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa pemanfaatan rekam medis sebagai bukti hukum dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi. Rekam medis merupakan dokumen hukum, sehingga dokumen rekam medis dalam bentuk konvensional maupun elektonik harus dijaga keamanannya. 

Penggunaan rekam medis elektronik pada pelayanan di rumah sakit  direkomendasikan sebagai metode untuk mengurangi kesalahan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta mengurangi pembiayaan. Dengan direkomendasikannya penggunaan rekam medis elektronik, banyak penyelenggara pelayanan kesehatan mengimplementasikan rekam medis elektronik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kepuasan pasien, dan mengurangi medical errors. Namun, hingga saat ini belum ada regulasi pemerintah yang secara spesifik mengatur tentang penyelenggaraan rekam medis elektronik tersebut. 

Sesungguhnya tantangan implementasi rekam medis elektronik bukan hanya datang dari aspek hukum, melainkan juga datang dari aspek sumber daya manusia (SDM). Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) merupakan tenaga profesional yang akan mengelola data yang terdapat di dalam rekam medis elektronik tersebut. PMIK akan berperan penting karena dari data yang berkualitas akan menghasilkan informasi tentang pelayanan dan manajemen yang akurat, tepat waktu dan relevan.

Segera daftar di link berikut ini : https://bit.ly/AspekHukumRME

Pembicara :

  1. Sugianto, A.Md.PK, SKM, MH.Kes (Dewan Pertimbangan DPD PORMIKI Jawa Tengah)
  2. Dwi Retno Wulandari, A.Md.PK, SKM, MH. Kes (Ketua DPD PORMIKI Lampung)

Fasilitas :

  1. e-Sertifikat
  2. e-Materi

Biaya Partisipasi :

  1. PMIK            :    Rp.125.002
  2. Non PMIK    :    Rp.150.002
  3. Mahasiswa    :    Rp.100.002

Info lebih lengkap, dapat menghubungi :

  1. Arash (082157613064)
  2. Adhe (089506021280)

KUOTA TERBATAS

RAIH DOORPRIZE MENARIK UNTUK ANDA !!